Lebih dari 50 Persen Dana BOS Boleh Digunakan untuk Gaji Guru Honorer
Lebih dari 50 Persen Dana BOS Boleh Digunakan untuk Gaji Guru Honorer

Selama pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah alokasi batas maksimum 50 persen dari dana BOS menjadi gaji guru yang honorer. Kepala sekolah sekarang dapat menggunakan lebih dari 50 persen dana BOS untuk membayar guru honorer yang bekerja di sekolah mereka. Namun, itu harus persis apa yang dibutuhkan sekolah, terutama jika ada banyak guru honorerdi sekolah.

Sesuai dengan Lampiran Amandemen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Amandemen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Reguler BOC, dinyatakan bahwa persyaratan pembayaran maksimum 50 persen dari honorarium tidak berlaku selama penentuan Status Kesehatan Masyarakat darurat Covid-19 darurat oleh Pemerintah Federal. Sekarang gaji guru yang dibayar dapat menggunakan dana BOS di atas 50 persen sesuai dengan persyaratan sekolah.

Namun, guru honorer yang berhak menerima gaji dari dana BOS masih harus memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan manik no. 19, 2020, pembayaran honor akan diberikan kepada guru negeri non-ASN dan harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama, dicatat dalam data pendidikan dasar (dapodik) per 31 Desember 2019; kedua, mereka belum menerima tunjangan profesi; dan ketiga, memenuhi beban mengajar termasuk pengajaran di rumah selama penentuan status Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Federal.

Penjabat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Penjabat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Menengah), Hamid Muhammad, menekankan bahwa ketentuan untuk penggunaan dana BOS selama pandemi Covid-19 telah disesuaikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Pertama, batas persentase telah ditetapkan, kami tidak aktif. Kami telah menyerahkannya kepada kepala sekolah untuk menyesuaikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah,” kata Hamid saat konferensi telekomunikasi di RRI Pro 3 FM di Jakarta pada Jumat (24/4) / 2020).

Namun, persyaratan bagi guru honorer untuk didaftarkan secara dapodik tidak dihapuskan, sehingga tetap menjadi persyaratan untuk membayar guru honorer dari dana BOS. Hamid mengatakan kondisi ini tidak dikeluarkan karena alasan kuat. “Mengapa perlu menjadi dapodik? Karena itu adalah dasar untuk melakukan audit. Itu sebabnya kepala sekolah dan administrator sekolah harus mencantumkan nama-nama guru honorer, apakah mereka memiliki Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang unik,” katanya.

Hamid menjelaskan bahwa dana BOS masih dapat digunakan untuk 12 komponen sesuai ketentuan. Tetapi khusus untuk komponen penggajian guru honorer yang telah dibatasi maksimum 50 persen, itu tidak lagi berlaku selama pandemi Covid-19. “Jika sekolah memiliki banyak guru honorer, mereka dapat menggunakan lebih dari 50 persen. Alokasi untuk menggunakan dana BOS untuk apa pun itu, dan masih perlu digunakan (untuk 12 komponen). Kepala sekolah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur,” kata Hamid.

12 komponen penggunaan dana BOS yang disebutkan oleh Hamid adalah 1) Penerimaan Siswa Baru (PPDB), (2) pengembangan perpustakaan, (3) kegiatan belajar dan ekstrakurikuler. (4) kegiatan penilaian / penilaian, (5) kegiatan administrasi sekolah, (6) pengembangan profesional guru dan staf pendidikan, (7) kekuatan dan layanan, (8) pemeliharaan fasilitas dan fasilitas sekolah, (9) penyediaan berbagai alat pembelajaran media, (10) penempatan pekerjaan khusus, pekerjaan industri atau praktik pekerjaan rumah tangga, pemantauan pekerjaan, magang guru, dan lembaga sertifikasi profesional pihak pertama, (11) mengatur kegiatan pengujian kompetensi keterampilan, kompetensi keahlian sertifikasi dan kompetensi kemahiran bahasa Inggris standar bahasa internasional dan asing untuk kelas akhir SMK atau SMALB, dan (12) pembayaran honor.

Menurut Hamid, sekolah yang telah menerima dana BOS secara langsung dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dikembangkan oleh sekolah dan disetujui oleh pejabat pendidikan setempat. “Jadi tidak ada pengaturan lain, seperti menunggu instruksi dari dinas pendidikan terlebih dahulu. Sekolah bisa langsung menggunakan dana BOS sesuai dengan revisi ketentuan RKAS atau RKAS sesuai dengan peraturan baru (Permendikbud),” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here